hubungan internasional

DAFTAR ISI

Halaman judul

Kata pengantar ..........................................................................................................................1

Kata sambutan ...........................................................................................................................2

Halaman pengesahan .................................................................................................................3

Daftar isi ....................................................................................................................................4

BAB I HUBUNGAN BILATERAL

A.    Hubungan Bilateral Indonesia-Mesir Bidang Politik .....................................................5

B.     Hubungan Bilateral Indonesia Mesir Bidang Ekonomi .................................................8

C.     Pasang Surut Hubungan Indonesia-Rusia ....................................................................12

D.    Jepang 'Tak Kenal' Indonesia .......................................................................................16

E.     Hubungan Indonesia-AS, Kian Membaik  ...................................................................20

BAB II HUBUNGAN REGIONAL

A.      KONTRAVERSI PERJANJIAN INDONESIA-SINGAPURA  ...............................24

B.     Indonesia-Malaysia Perlu Hubungan Berkualitas ......................................................29

C.     Bom Waktu Hubungan Indonesia-Malaysia ..............................................................32

D.    Hubungan Indonesia-Malaysia Di Bidang Kebudayaan ............................................38

E.     HUBUNGAN REGIONAL INDONESIA DAN SINGAPURA ...............................41

BAB III HUBUNGAN MULTILATERAL

A.    Hubungan Multilateral Pemerintah Indonesia dengan Negara-negara di ASEAN .....43

B.     KERJASAMA MULTILATERAL ANTARA INDIA, SINGAPURA, INDONESIA, DAN CHINA .............................................................................................................46

C.     Kerjasama Multilateral Indonesia dengan negara-negara WTO ................................50

D.    Kerjasama Internasional Indonesia di Bidang Pendidikan .........................................53

E.     Hasil Kunjungan Komisi I DPR ke Ukraina ..............................................................55

BAB IV TEMUAN .................................................................................................................57

BAB V PENUTUP .................................................................................................................58

DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................................60

BAB I

HUBUNGAN BILATERAL

A. Hubungan Bilateral Indonesia-Mesir Bidang Politik

Mesir merupakan salah satu negara terkemuka dan pertama yang memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Republik Indonesia pada 18 November 1946. Indonesia dan Mesir membuka hubungan diplomatik secara resmi pada tanggal 10 Juni 1947 melalui penandatanganan Perjanjian Persahabatan (Treaty of Friendship and Cordiality) kemudian dilanjutkan dengan pembukaan perwakilan RI di Cairo pada 1949.

Sejak menjalin hubungan diplomatik, kedua negara senantiasa menjaga hubungan yang baik dan erat secara politis. Hubungan yang baik dan akrab tersebut ditandai antara lain dengan intensitas kunjungan pejabat antara kedua negara, kesamaan pandangan dalam berbagai isu internasional dan regional yang menjadi perhatian bersama, dan koordinasi serta saling dukung dalam pencalonan masing-masing di berbagai organisasi dan forum internasional.

Dalam hal pertukaran kunjungan antarpejabat, seluruh Presiden Indonesia, kecuali B.J. Habibie, pernah melakukan kunjungan kenegaraan atau kunjungan kerja ke Mesir. Sepanjang 2009, terdapat sejumlah pejabat tinggi Indonesia yang berkunjung ke Mesir, antara lain Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud M.D.; Utusan Khusus Presiden RI, Sofyan Djalil; Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Abu Rizal Bakrie; Kepala Badan Standardisasi Nasional, Dr. Bambang Setiadi; Menlu RI, N. Hassan Wirajuda; Utusan Khusus Presiden RI untuk Timur Tengah, Dr. Alwi Shihab; dan Wakil Menteri Perhubungan/Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kemenko Perekonomian, Bambang Susantono.

Sementara itu, Presiden Hosni Mubarak terakhir kali berkunjung ke Indonesia pada tahun 1983. Adapun pejabat tinggi Mesir yang pernah berkunjung ke Indonesia antara lain Menteri Luar Negeri Mesir, Ahmed Aboul Gheit, dalam rangka menghadiri KTT Asia-Afrika dan peringatan Golden Jubilee KAA di Jakarta dan Bandung pada April 2005; dan Menteri Kerja Sama Internasional, Faiza Aboul Naga, dalam rangka Pertemuan Puncak D-8 di Bali pada Mei 2006 dan Sidang Komisi Bersama (SKB) V Indonesia-Mesir di Jakarta pada tahun 2007. Sedangkan pada tahun 2009, pejabat tinggi Mesir yang berkunjung ke Indonesia adalah Asisten Menteri Luar Negeri Urusan Asia, Muhamed el-Zorkany, dalam rangkaian lawatan­nya ke beberapa negara Asia guna mendorong peningkatan hubungan Mesir dengan negara-negara di kawasan ini.

Untuk memperkuat hubungan di berbagai bidang, kedua negara telah menyepakati pembentukan forum Konsultasi Bilateral di tingkat Pejabat Senior Kementerian Luar Negeri masing-masing sejak tahun 2001 dengan ditandatanganinya MoU on Consultation. Per­temuan Konsultasi Bilateral telah dilaksanakan sebanyak empat kali, dua kali di Indonesia, (di Bali, 19-20 Juli 2004 dan di Jakarta, 14 Agustus 2006) dan dua kali di Mesir (di Cairo, 9-10 Mei 2005 dan 29 Oktober 2008). Melalui forum tersebut, kedua negara membahas ber­bagai isu hubungan dan kerja sama bilateral serta melakukan pertukaran pandangan tentang berbagai isu internasional dan regional yang menjadi perhatian bersama.

Mengenai proses perdamaian di Timur Tengah, pada prinsipnya Indonesia memiliki posisi yang sama dengan Mesir tentang perlunya penyelesaian konflik Arab-Israel pada tiga jalur yang ada (Palestina-Israel, Libanon-Israel dan Suriah-Israel) sesuai dengan resolusi-resolusi PBB yang relevan dan kesepakatan-kesepakatan yang pernah dicapai oleh pihak-pihak yang bertikai. Dalam kaitan ini, Indonesia mendukung tuntutan penarikan diri Israel dari seluruh tanah Arab yang didudukinya pada perang tahun 1967. Indonesia juga mengakui peran penting dan strategis Mesir dalam proses perdamaian Timur Tengah, khususnya dalam penyelesaian masalah-masalah Palestina-Israel, terlebih mengingat bahwa secara geografis Mesir berbatasan langsung dengan sebagian wilayah Palestina, yakni Jalur Gaza. Selain itu, Indonesia mendukung berbagai upaya dan peran Mesir dalam penyelesaian masalah Palestina, termasuk upaya rekonsiliasi antarfaksi Palestina dan pemulihan kembali perundingan damai Palestina-Israel. Lebih dari sekadar dukungan, Indonesia berkomitmen untuk ikut berperan aktif dan berkontribusi secara komplementer terhadap berbagai upaya pemajuan proses perdamaian Timur Tengah, termasuk upaya yang dilakukan Mesir. (Deplu)

B. Hubungan Bilateral Indonesia Mesir Bidang Ekonomi

Hubungan bilateral Indonesia – Mesir telah dibangun sejak lama. Negara di Timur Tengah ini memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia pada 18 November 1946. Dibidang ekonomi, kedua negara telah menyepakati sejumlah perjanjian. Beberapa perjanjian Indonesia – Mesir bidang ekonomi diantaranya adalah:

1. Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Republic for Air Services between and beyond their respective territories (11 Agustus 1964)
2. Agreement on the Promotion and Protection of Investment (19 Januari 1994)
3. Trade Agreement (23 Juni 1997)
4. Agreement on the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income (13 Mei 1998)
5. Memorandum of Understanding (MoU) between Central Bank of Egypt and Bank Indonesia (14 Mei 1998)
6. MoU on Small and Medium Enterprises Cooperation (17 Juni 2000)
7. MoU on Development of Syari’ah Financing Schemes for Small and Medium Enterprises in Indonesia (10 Agustus 2004)
8. MoU on Veterinary Services and Quarantine Cooperation (18 Juni 2005)

Untuk lebih meningkatkan kerjasama, kedua negara memiliki forum Sidang Komisi Bersama (SKB) atau Joint Commission pada tingkat Menteri, di mana sidang terakhir (kelima) komisi itu telah berlangsung di Jakarta, 3-4 April 2007. Pada SKB tersebut, kedua negara telah menandatangani sebuah umbrella agreement, yaitu Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Arab Republic of Egypt on Economic and Technical Cooperation yang selanjutnya diikuti oleh penandatanganan tiga buah nota kesepahaman, yaitu:

1. Memorandum of Understanding Between the National Standardization Agency of the Republic of Indonesia and the Egyptian Organization for Standardization and Quality of the Arab Republic of Egypt on Standardization Cooperation.
2. Memorandum of Understanding Between the National Agency for Export Development (NAFED) of the Republic of Indonesia and the General Organization for International Exhibition and Fairs (GOIEF) of the Arab Republic of Egypt on Cooperation in Exhibitions and Fairs.
3. Memorandum of Understanding Between the Batam Industrial Development Authority (BIDA) of the Republic of Indonesia and the General Authority for Investment and Free Zones (GAFI) of the Arab Republic of Egypt on Free Zone Cooperation.

Dalam hal aktifitas ekonomi, hubungan Indonesia-Mesir dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Di bidang Investasi, Indonesia lebih banyak melakukan investasi skala besar di Mesir, seperti investasi yang dilakukan oleh Indorama di sektor tekstil dengan nilai investasi sebesar USD 30.72 juta pada 2007, Kedaung Industrial Group berinvestasi sebesar USD 100 Juta pada tahun 2008 dengan mendirikan sebuah pabrik kaca dengan nama Pyramid Glass di kawasan Borg El-Arab Alexandria, dan investasi di bidang produk makanan dengan berdirinya pabrik Indomie di kawasan Badr City yang telah beroperasi sejak akhir 2009.

Di bidang kerjasama teknik, Indonesia dan Mesir saling menawarkan dan memanfaatkan berbagai program unggulan masing-masing: Indonesia di bidang micro finance dan penyuluhan pertanian, sedangkan Mesir di bidang pertanian, perikanan dan peternakan. Selain itu, kedua negara banyak bertukar pengalaman dan informasi melalui berbagai interaksi yang dilakukan oleh para pejabatnya dalam sejumlah kunjungan. Di bidang ketenagakerjaan, saat ini Mesir banyak didatangi oleh tenaga kerja profesional dari Indonesia yang berkecimpung di berbagai sektor, terutama di sektor perminyakan, pariwisata dan industri. Di luar itu semua, kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Mesir juga tidak hanya dilakukan melalui forum bilateral, tetapi juga melalui berbagai forum regional dan multilateral seperti WTO, G-15, D-8, AMED dan OKI.

Begitu pula dengan perdagangan, Indonesia dan Mesir mengalami tren kenaikan pertukaran dagang pada beberapa tahun terakhir. Total perdagangan kedua negara pada tahun 2008 dibandingkan tahun 2003 mengalami kenaikan drastis sebesar 500% dengan kenaikan ekspor Indonesia sebesar 464% dan kenaikan impor dari Mesir sebesar 682%.

Peluang kerja sama ekonomi Indonesia dengan Mesir, khususnya di bidang investasi dan perdagangan masih terbuka lebar karena didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Posisi geo-strategis Mesir dengan keberadaan terusan Suez yang menjembatani Asia, Afrika dan Eropa.
2. Jumlah penduduk hampir 83 juta (terbesar di Timur tengah dan kedua di Afrika) dengan pendapatan per kapita sekitar USD 5.800 (berdasarkan purchasing power parity – PPP).
3. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi 7,1 % (2006-2007), 7,5 % (2007-2008) dan bahkan pada masa krisis (2008-2009) Mesir berhasil mencapai pertumbuhan 4,5%, sehingga dari tahun ke tahun daya beli masyarakat Mesir terus meningkat dan jumlah kalangan menengah semakin tumbuh.
4. Sebagai gerbang untuk mengakses berbagai pasar di kawasan Eropa, Afrika, Timur Tengah dan bahkan Amerika Serikat, Mesir memiliki berbagai kesepakatan perdagangan bebas dengan berbagai pihak, antara lain:
• COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa Agreement)
• Agadir Agreement (negara-negara Arab di kawasan Laut Tengah)
• Greater Arab Free Trade Area
• Pan Arab Free Trade Area
• FTA dengan Turki
• EFTA (FTA dengan Islandia, Lichtenstein, Norwegia dan Swiss)
• Egypt – EU Partnership
• Skema Qualifying Industrial Zone dengan AS (produk mesir dapat masuk ke Amerika Serikat tanpa bea masuk selama mengandung komponen dari Israel sebanyak 11.7%)

Secara tradisional, produk utama Indonesia yang masuk ke pasar Mesir adalah minyak kelapa sawit, serat dan benang, produk kertas, plywood, kopi, sabun, pecah belah, pakaian jadi, mebel, bahan kimia, kapas, tetes tebu, dan produk karet seperti ban. Adapun produk utama Mesir yang diimpor Indonesia antara lain adalah fosfat, kapas, tetes tebu, pupuk kimia, kurma dan buah-buahan, karpet, produk tekstil dan benang katun. Dalam dua tahun terakhir, upaya diversifikasi telah berhasil menambah jenis komoditi ekpor Indonesia ke Mesir dengan masuknya alloy wheel, car battery, office furniture, wooden & rattan furniture (indoor & outdoor), paper products, toilet tissue paper, baby care product, skincare, beauty soap, shampoo, tooth paste, herbal cosmetics, food stuff, glassware, plastic ware, salt dan handicraft.

Dengan kenaikan pertukaran dagang yang pesat, Mesir telah menjadi salah satu pasar non-tradisional terbesar bagi produk-produk ekspor Indonesia yang dapat dilihat dari besarnya total perdagangan Indonesia-Mesir pada 2008 yang mencapai hampir USD 1,1 miliar. Total nilai perdagangan kedua negara tersebut telah melampaui target total perdagangan tahun 2010 sebesar USD 1 miliar yang pernah dicanangkan dalam SKB Indonesia-Mesir kelima pada 2007. Hal ini dapat terlihat pula dalam Trade Expo Indonesia (TEI) pada 2008 dan 2009 yang berhasil mencatat transaksi antara pengusaha Mesir dan Indonesia masing-masing dengan nilai USD 28,47 juta dan USD 24,4 juta yang menempatkan Mesir sebagai mitra dagang non-tradisional terbesar Indonesia dalam kedua TEI tersebut.

C. Pasang Surut Hubungan Indonesia-Rusia

Bung Karno yang memperat hubungan Indonesia Rusia dan Suharto memperlemah hubungan Indonesia Rusia. Sumber: bbc.uk

Bahagianya kalau ada kata Indonesia atau nama Indonesia di sebut-sebut di berbagaia negara, ya sebagai salah satu warganegara Indonesia rasanya bangga kalau Indonesia disebut disuatu negara atau nama Indonesia dijadikan sebuah produk atau brand. Dan mungkin baru di Rusia ada nama sebuah band yang beraliran rock  yang menggunakan nama group bandnya ” Indonesia”. Iya…. orang Rusia bangga dengan Indonesia, apa lagi kalau yang pernah menjadi diplomat atau mahasiswa yang pernah tinggal dan menetap dalam cukup lama di Indonesia.

Orang-orang Rusia yang pernah tinggal di Indonesia atau yang bekerja sama dengan orang-orang Indonesia, biasanya akan “jatuh cinta” kepada Indonesia, karena memang orang-orang Indonesai terkenal dengan keramahan dan senyuman khas Indonesia dan itu diakui oleh orang-orang Rusia! Indonesia bagai Rusia adalah teman yang tak mungkin dilepaskan, dan betapapun  pernah mencapai titik nadir dalam hubungan Indonesia Rusia, tak pernah ada kata putus atau bercerai!

Hubungan Indonesia Rusia itu unik dan kebetulan banyak persamaan-persamaan yang dimiliki Indonesia dan Rusia, boleh di bilang Indonesia Rusia mirip satu sama lain, sama-sama baru bangkit dari keterpurukan, sama-sama menjauhi komunis, sama-sama mempunyai latar belakang suku dan agama yang cukup heterogen dan sama-sama mempunyai masalah dalam negeri yang berhubungan dengan separatis, yang kalau tidak ditangani hati-hati akan menjadi sorotan HAM Internasional.

Indonesai Rusia dua negara yang bersahabat sudah cukup lama, lebih dari enam dekade dan tetap terjalin erat dan semakin erat pada dewasa ini dan itu terbukti dengan semakin meningkatnya para delegasi ke dua negara yang salin berkunjung dan semakin banyak turis-turis Rusia yang datang ke Indonesia. Bahkan dalam urusan masalah agama, dalam hal Islam, Rusia banyak belajar dengan Indonesia dan mengirim puluhan mahasiswanya  untuk belajar di Indonesia tentang Islam dan bagi orang Rusia, Islam moderat ala Indonesia telah menarik perhataian Rusia.

Bahkan untuk urusan haji dan penelolaan jamaah haji, lagi-lagi pihak muslim Rusia belajar dari Indonesia, karena Indonesia sebagai negara muslim terbanyak di dunia, telah berhasil dalam setiap tahunnnya membarangkat jamaah haji ratusan ribu orang dan tak ada kendala yang berarti. lancar dan selalu sukses. Dengan demikian telah menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi negara lain, khususnya Rusia untuk belajar mengelola para jamaah haji yang akan menunaikan ibadah haji, termasuk juga di tahun ini.

Jadi memang hubungan Indonesia Rusia memang dekat dan sekarang semakin dekat. Nah lebih dekat lagi ketika Saya melihat di sebuah restoran ” Texas Chicken” di Rusia  yang di papan mama restoran tersebut tertulis nama Indonesia dan itu ada dua Mall yang berbeda, dengan demikian negara kita, Indonesia, mendapat jatah “iklan” gratis dari pihak restoran tersebut, karean dengan mencantumkan nama Indonesia pada restorannya, mau tidak mau orang Rusia membacanya dan paling tidak mengenal nama Indonesia, yang selama ini wajah Indonesia selalu disebut dengan orang Vietnam, jadi nama Vietnam lebih dikenal oleh orang Rusia, ya maklum saja ketika terjadi perang saudara di Vietnam, Rusia membantu salah satu kelompok yang bertikai, kebetulan lawannya waktu itu dibantu USA!

Nah yang uniknya lagi hubungan Indonesia Rusia telah merambah ke level bawah, yang semulau di tingkat para pejabat negara, kini orang-orang Rusia pun terlibat di dalamnya, contohnya bila ada pembukaan sebuah restoran, cafe  dan lain sebagianya pihak Indonesia diminta untuk menampilkan kreasi musik dan tari tradisionil Indonesia, yang memang disenangi atau diminati oleh orang Rusia, jadi musik dan tari seperti Jaipongan,  tari Piring, tari Merak, tari Barong atau berbagai jenis tari Bali, gemelan Jawa dan gamelan Bali, serta Angklung dan Kolintang sudah akrab di telinga orang Rusia.

Bahkan tarian rakyat semacam kuda lumping pun menjadi gaya tari sendiri, dan ketika pernah ditampilkan pada acara tujuh belasan orang Rusia ikut turun panggung, ikut menari kuda lumping yang memang gerakannya amat dinamis dan lincah, dan itu tidak hanya menarik perhatian lelaki Rusia, juga gadis Rusia yang ikut”gatel” untuk turut naik kuda lumping dan ikut berjingkrak dengan kuda lumping tadi, suatu yang mebuat segar dan indah dimata para penonton.

Banyak sekali hubungan Indonesia Rusia yang telah terjalin erat, baik dalam bidang politik, ekonomi. sosial budaya, dan itu telah dirintih oleh Bung Karno sejak tahun lima puluhan, bahkan berkat jasa Bung Karno sebuah masjid di jaman masih komunis dibuka atas permintaan Bung Karno, padahal waktu itu ditutup dan dijadikan gudang alias tidak difungsikan sebagi temapt ibadah! Dan berkat jasa Bung Karnno pula ada sebuah Universitas negeri di Moskow yang diberi nama oleh Bung Karno, Universitas Bangsa-Bangsa, Peoples Friendship  University of Rusia, di mana mahasiswa dari seluruh dunia belajar di Universtas ini, diantaranya mahasiswa dari Indonesia!

Pasang surut hubungan Indonesia Rusia memang pernah mencapai titik terendah, terutama pada sesudah perstiwa  G 30 S PKI, tapi lagi lagi uniknya, karena pristiwa itu hubungan Indonesia putus dengan Cina, tapi hubungan Indonesia dan Rusia tetap berlangsung, walaupun di jaman itu apa bila menyebut nama Uni Soviet, apa lagi berkunjung ke Uni Soviet(sekarang Rusia) akan menglami berbagai macam rintangan, hambatan yang tak mudah, terutama untuk menghadapi pihak keamanan di Indonesia.

Dan masa “mencekam” itu telah beralalu, bahkan hubungan diplomatik semakin baik, itu ditandai dengan adanya kebebasan untuk visa bagai para pajabat negara Indonesia dan Rusia, dan bagi wisatawan Rusia bila berkunjung ke Indonesia bisa  mengurus Visa kunjungan saat kedatangan, jadi lebih mudah dan praktis.

Banyak lagi jenis hubungan Indonesia Rusia yang unik, pakai batik misalnya, telah menjadi pekaian kebanggaan orang Rusia, jadi bila ada undangan dari pihak Indonesia kepada orang Rusia, mereka memakai baju batik!  Dan bagi mahasiswa Indonesia yang belajar di Rusia seringkali setalah lulus kuliah dari universitas di Rusia selain membawa ijazah mereka juga membawa ijab syah, alias menikah dengan gadis Rusia yang memang terkenal dengan kecantikannya dan lelaki Indonesia memang di sukai oleh gadis-gadis Rusia, karena selain ramah, juga bukan pemabuk! Ternyata orang Rusia pun banyak yang tak suka dengan minum-minuman keras. Nah silahkan yang tertarik dengan gadis-gadis Rusia bisa belajar ke Rusia untuk meraih gelar S1, S2 atau S3 yang memang disediakan setiap tahun bea siswa dari pemerintah Rusia bagi mahasiswa Indonesia.

D. Jepang 'Tak Kenal' Indonesia

Tari Saman yang ditampilkan oleh para mahasiswa Jepang, memikat hati warga Jepang.

            Kompas edisi cetak dan KOMPAS.com hari-hari terakhir ini diramaikan artikel tentang 50 tahun hubungan Indonesia-Jepang. Pelbagai aspek perkembangan dan strategi peningkatan hubungan bilateral kedua negara diulas, terutama dari bidang ekonomi, teknologi, dan sosial-politik. Sayangnya, ulasan dari sudut budaya belum terwakili. Tulisan ini setidaknya merupakan renungan introspektif demi peningkatan hubungan Indonesia-Jepang melalui bidang budaya.

            Ironis membaca judul tulisan ini. Setidaknya itulah opini yang tercetus dari para mahasiswa Jepang yang tampil dalam sebuah lomba pidato berbahasa Indonesia di Jepang menyambut 50 tahun hubungan bilateral Indonesia-Jepang beberapa waktu yang lalu. Beberapa penampil menegaskan meski banyak wisatawan yang datang ke Indonesia, sesungguhnya sedikit saja warga Jepang yang mengenal Indonesia dalam rentang hubungan Indonesia dan Jepang yang panjang. Sungguh merupakan pernyataan yang menggelitik dari para intelektual muda Jepang yang sedang berjuang memperkenalkan Indonesia di mata warga Jepang.

            Opini itu menggelitik mengingat selama ini selalu dikatakan bahwa Indonesia dan Jepang ibarat kakak dan adik, terlepas dari sejarah suram pendudukan Jepang di Indonesia pada 1942—1945. Tambahan pula, rata-rata tiap tahun Jepang tercatat sebagai negara “pemasok” wisatawan terbanyak di Asia, termasuk dalam sepuluh besar di dunia setiap tahun, dan Indonesia termasuk dalam tiga besar sasaran wisata warga Jepang di bawah Singapura dan Malaysia.

            Namun, kemesraan hubungan Indonesia-Jepang hanya tampak menonjol di skala makro alias pemerintahan, namun tidak di skala mikro atau pribadi. Meski mudah dijumpai warga Indonesia yang tinggal di Jepang untuk belajar, berkarier, ataupun menetap, dalam skala hubungan antarwarga, orang Indonesia masih dianggap sebagai toumei ninggen, dalam bahasa Jepang, yang berarti orang yang tak dianggap.

            Jika pun Indonesia ditampilkan secara nasional, hal yang lebih banyak diekspos dari Indonesia di Jepang dewasa ini adalah kemiskinan dan bencana alam. Dari sisi itu Indonesia, dalam pandangan warga Jepang, adalah negara yang pantas menerima perhatian dan bantuan terbesar di dunia dari Jepang. Tengoklah televisi Jepang yang boleh dinilai jarang menampilkan Indonesia. Kalaupun ada sesekali, berita ataupun feature yang disiarkan lebih banyak menampilkan sisi ketakberdayaan warga Indonesia dalam menghadapi musibah atau kemiskinan.

            Kecemburuan pasti menyeruak saat menyaksikan NHK, TBS TV, Nippon TV, dan stasiun televisi lain di Jepang gencar mempromosikan objek wisata dan keunikan negara-negara jiran Indonesia, bahkan hingga penayangan pengajaran bahasanya. Sesuai dengan karakter orang Jepang yang suka melihat ke luar, media Jepang gemar mempromosikan keindahan dan keunikan negara lain di dunia. Namun, di mana Indo

Perlunya Pusat Kebudayaan Indonesia di Jepang

Umumnya pusat-pusat studi Indonesia itu lebih banyak bergerak dalam lingkungan masing-masing. Padahal, besar minat mereka untuk bekerja sama dengan warga Indonesia di Jepang dalam memperkenalkan Indonesia di Jepang. Inilah yang agak disayangkan. Pada akhirnya aktivitas pusat studi terbatas pada kegiatan pengajaran, penelitian, dan seminar pada lingkungan yang terbatas.

Mengandalkan warga Indonesia yang tinggal di Jepang untuk memperkenalkan Indonesia tidaklah cukup. Di sinilah seyogianya Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Jepang berhubungan aktif dengan pusat-pusat studi Indonesia di Jepang. Keluarannya adalah aneka kegiatan yang melibatkan semua pihak untuk memperkenalkan Indonesia lebih luas dan berkesinambungan.

Kegiatan yang paling efektif untuk meningkatkan pengenalan Indonesia kepada warga Jepang tidak lain adalah kegiatan budaya. Pusat Kebudayaan Indonesia, yang diselenggarakan di beberapa KBRI di dunia, dapat menjadi jembatan efektif yang menghubungkan Indonesia dengan pusat-pusat studi Indonesia setempat. Ambillah contoh Pusat Kebudayaan Indonesia di Australia dan Korea yang aktif mempromosikan Indonesia dan berhubungan dengan pusat-pusat studi setempat. Bentuk kegiatannya beragam, mulai dari kunjungan para tokoh Indonesia ke pusat-pusat studi Indonesia untuk promosi Indonesia, penyelenggaraan acara seni dan budaya bersama, hingga pengadaan perpustakaan lengkap Indonesia.

Pusat Kebudayaan Indonesia di negara asing tidak hanya berfungsi untuk mempromosikan kebudayaan Indonesia kepada warga setempat, tetapi juga untuk menjelaskan persoalan-persoalan yang menimpa Indonesia secara objektif kepada warga setempat. Di Jepang, isu negatif yang sekecil apa pun, terutama yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan, rentan dicemaskan secara nasional. Isu Garuda Indonesia yang tak layak terbang ke beberapa negara di dunia beberapa waktu yang lalu, misalnya, menggagalkan program-program kerja sama Indonesia-Jepang yang telah direncanakan. Banyak kunjungan yang seharusnya menghasilkan investasi bagi Indonesia batal, termasuk kunjungan sosial-budaya yang direncanakan oleh pusat-pusat studi Indonesia.

Aneka produk budaya Indonesia seyogianya dapat disebarluaskan melalui Pusat Kebudayaan Indonesia. Warga Jepang, terutama generasi mudanya, yang mudah mengalami “demam” produk budaya kontemporer dunia pasti akan menyambut baik kreasi produk budaya kontemporer Indonesia dalam wujud film, sinetron televisi, lagu, drama, tari, karya sastra terjemahan, dan makanan. Sementara “gaya Harajuku” dan manga cepat mendemamkan warga Indonesia, batik, musik pop, dan film sekelas Laskar Pelangi, misalnya, tidak akan sulit merebut hati warga Jepang untuk mengenal lebih dalam Indonesia.

Masih banyak pastinya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengenalan Indonesia di mata warga Jepang dengan pendekatan kultural. Setidaknya, wakil Pemerintah dan warga Indonesia yang berada di Jepang mampu berbuat lebih banyak bagi negaranya. Demikian pula, warga Jepang yang mencintai Indonesia ingin berbuat lebih banyak demi pengenalan Indonesia di mata keluarga dan rekan-rekannya. Semoga 50 tahun hubungan bilateral Indonesia-Jepang ini tidak berhenti pada perayaan seremonial semata.

E. Hubungan Indonesia-AS, Kian Membaik

Komandan Marinir AS untuk Pasifik Letjen Letjen (USMC) Duane D Thiessen menjawab pertanyaan peserta workshop di Kantor Kemhan RI

Delegasi US - ASEAN Business Council (USABC) mengunjungi Kantor Kementerian Pertahanan, 8 Februari lalu, untuk bertemu Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro. Dalam pertemuan itu dibicarakan tentang peluang-peluang bisnis dibidang pertahanan. Pertemuan itu baru sebatas perkenalan dan penjajakan bahwa mereka mau bekerjasama bila diperlukan di Indonesia. Kunjungan ini adalah bagian dari serangkaian kunjungan rutin tahunan ke Indonesia dalam rangka mempererat hubungan dan kerjasama dengan pemerintah Indonesia.

“Sementara ini, kita baru penjajakan, jadi baru perkenalan, bahwa mereka mau bekerjasama (dengan Kemhan), bila diperlukan di Indonesia,”ujar Sekjen Kemhan Marsdya TNI Eris Herriyanto.

Kementerian Pertahanan dalam pertemuan itu juga menyampaikan, bahwa Indonesia juga sudah memiliki beberapa kerjasama dengan negeri paman sam tersebut. Kedatangan delegasi itu hanya memperkenalkan bahwa ada dewan (council) antara Amerika dengan ASEAN yang nantinya bisa bekerjasama.

Dalam pertemuan itu, pihak Amerika juga menanyakan kepada Menteri Pertahanan soal hasil pertemuan ASEAN 2011 kemarin. Menteri Pertahanan kemudian menjelaskan, bahwa selama ini yang dilakukan dengan ASEAN adalah menjaga stablitas keamanan dikawasan, khususnya hasil pertemuan Asean Defence Minister Meeting (ADMM) 2011, dimana Indonesia menjadi Ketua. Dalam pertemuan itu juga disinggung soal keamanan Laut China Selatan, meski tidak terlalu detail.”Hanya secara umum saja,” kata Eris.

Karena untuk melakukan investasi memang membutuhkan stabilitas keamanan. Intinya pertemuan itu pure bicara bisnis dan perkenalan Delegasi USABC dengan Menteri Pertahanan. Eris menjelaskan, US-ASEAN Business Council telah didekasikan untuk mengefektifkan hubungan bilateral negara-negara ASEAN dengan Amerika Serikat melalui kekuatan ekonomi dan perdagangan.

US-ASEAN Business Council adalah organisasi nasional utama di Amerika yang mewakili kepentingan sektor swasta di ASEAN, yang meliputi sepuluh negara, yaitu, Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Philipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. USABC ini mewakili sekitar 100 perusahaan besar Amerika, yaitu perusahaan-perusahaan yang telah mempunyai usaha selama lebih dari 100 tahun sampai dengan perusahaan-perusahaan yang baru saja mempunyai kegiatan usahanya di ASEAN.

Delegasi US- ASEAN Business Council (USABC) dalam pertemuan dengan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro adalah Conoco Phillips, Microsoft, Senior Vice President Freeport McMoran Copper & Gold Russel King, Ford Motor Company, Chevron, Seagate, President US Asean Business Council Alexander C Feldman, dari USABC Anthony Nelson, dan Caterpillar. Delegasi Amerika itu didampingi Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Scot Marciel. “Kami tadi (8 Februari) mendapat pemaparan tentang beberapa rencana Kementerian Pertahanan, namun secara umum saja, tidak ada hal yang spesifik,” kata Scot, kepada wartawan yang mengerubunginya, di Gedung Bhinneka Tunggal Ika, Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta..

Dalam pertemuan itu juga, Duta Besar AS, Scot Marciel, “kulo nuwon” kepada Menhan RI, dalam kaitan workshop Enhanching Defence Cooperation on Publik Affairs, yang merupakan hasil kerjasama Puskom Publik Kemhan RI dengan dengan Public Affairs US DoD, di Kantor Kemhan RI.

Keesokan harinya, pada acara yang berbeda, atas inisiatif Puskom Publik Kementerian Pertahanan RI dengan Public Affairs (PA) US DoD (Pentagon), Kamis, 9 Februari, di Aula Nusantara I, Gedung Urip Sumohardjo, Kemhan RI, diselenggarakan Workshop Enhancing Defence Cooperation on Public Affairs. Workshop itu sebagai wujud kerjasama bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat, bentuk kerjasama pertahanan terus ditingkatkan, pasca embargo AS terhadap Indonesia sejak 2005.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan RI, Brigadir Jenderal Hartind Asrin, menjelaskan, kerangka kerjasama tersebut tetap berprinsip pada kesetaraan, saling menguntungkan dan saling menghormati kedaulatan negara masing-masing. Karena itu, kerjasama pertahanan yang telah dilakukan selama ini tentunya perlu dipublikasikan oleh kedua negara dalam rangka pencapaian pencitraan positif dari publik.

Melihat perkembangan saat ini, maka Kementerian Pertahanan RI bersama Departemen Pertahanan Amerika Serikat di Pentagon (US DoD) menyelenggarakan seminar tersebut. Penyelenggaraan workshop internasional ini merupakan langkah awal program kerjasama tahunan Public Affairs antara Puskom Publik Kemhan RI dengan Public Affairs (PA) US DoD. “Dengan adanya bentuk kerjasama baru ini maka akan memperkuat kerjasama pertahanan yang sudah ada dan diharapkan pencitraan kedua belah pihak dapat ditingkatkan,” ujar Hartind.

Tujuan diadakan workshop ini adalah sebagai bahan acuan bagi publikasi media dalam bidang kerjasama pertahanan yang telah ada dan diharapkan pencitraan kedua belah pihak (AS-Indonesia) dapat ditingkatkan.

Hartind menyebutkan, topik yang diambil oleh Kedutaan Amerika Serikat adalah masalah hubungan keterbukaan dengan media massa. Sementara itu Deputi Wakil Menteri Pertahanan Amerika Serikat untuk Bidang Strategi, Dr Daniel Y Chiu, menceritakan strategi militer Amerika Serikat, seperti penarikan pasukan dari Irak, penugasan pasukan di Afghanistan dan dari berbagai belahan dunia.

Dijelaskan juga tentang strategi AS dalam menghadapi media dan pembentukan opini. Sebelum bergabung dengan Departemen Pertahanan AS, Dr Chiu adalah anggota staf peneliti di Institute for Defence Analyses dimana dia menjadi Direktur Studi untuk Divisi Perang Gabungan Mutakhir dan Divisi Strategi, Kekuatan dan Prasyaratan.

Kemudian Komandan Korps Marinir AS untuk Pasifik (Commander US Marine Corps Forces Pacipic) Letjen (USMC) Duane D Thiessen, bercerita tentang penempatan pasukan AS. Duane mengawali tugas pertamanya sebagai pilot pesawat AV-8A Harrier dimana dia dikirimkan ke berbagai tempat dari Laut Mediterania hingga Okinawa.

Hasil workshop itu akan ditindaklanjuti dengan kerjasama Puskom Publik Kemhan RI dengan Public Affairs (PA) US DoD di Pentagon. Kerjasama itu nantinya akan berupa latihan, informasi teknologi, serta diikuti dengan kunjungan para Kepala Dinas Penerangan tiga angkatan dan Puskom Publik Kemhan RI. “Itu jangka panjangnya, kalau seminar kemarin itu hanya warming up (pemanasan) saja, ” ujar Hartind yang menjadi mentor acara tersebut dan telah disetujui oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.

Kerjasama Public Affairs ini adalah baru yang pertama kali dilakukan atas inisiatif Kementerian Pertahanan RI. Hadir dalam acara itu adalah perwakilan pusat komunikasi publik (humas) dari beberapa Kementerian di Jakarta dan para Pemimpin Redaksi berbagai media massa cetak dan elektronik terbesar di Jakarta.

BAB II

HUBUNGAN REGIONAL

A.  KONTRAVERSI PERJANJIAN INDONESIA-SINGAPURA

Hubungan politik luar negeri Singapura-Indonesia tahun 2007 mengalami peningkatan di bidang politik, ekonomi dan militer-pertahanan. Meski di akhir tahun 2006, Singapura mempermalukan Indonesia pada Sidang PBB dengan menyebutkan negara pengekspor asap ke tetangga, hal tersebut tak menyurutkan langkah untuk membina hubungan kerjasama. Demikian pula di awal Januari 2007, Indonesia memutus rantai suplai pasir darat, pasir laut dan top soil lewat Keputusan Menteri Perdagangan. Dengan diplomasi pasir akhirnya dimulai perundingan Singapura-Indonesia tentang Perjanjian Ekstradisi dirangkai dengan Perjanjian Kerjasama Militer / DCA di wilayah Kepulauan Riau dan sekitarnya.

Kontraversi Perjanjian DCA – SEZ

Di tengah kontraversi DCA yang ditolak DPR, lagi-lagi Singapura dan Indonesia akan menyepakati Special Economic Zone yang akan diberlakukan di daerah Tanjung Balai Karimun, Bintan hingga Kepulauan Natuna (The Jakarta Post, 23/08/07). Mengapa kesepakatan zona ekonomi bebas yang agendanya dibahas pada tahun 2008 tersebut dipercepat penandatanganannya pada tahun ini? Adakah keuntungan bagi Indonesia atau malah sebaliknya?

Dalam perdebatan selama hampir enam bulan antara Pemerintah RI dan DPR, DCA merupakan batu uji bagi hubungan kedua negara. Legislatif memiliki argumen yang kuat didasari kedaulatan negara dan pemerintah RI pun memiliki alasan yakni mendapatkan alih teknologi dan pengembalian dana ekstradisi pelaku koruptor. Keuntungan bagi Singapura, jelas bahwa DCA membuka wahana luas untuk aksi aero-militer dan kemampuan kecanggihan pesawat tempurnya.

Di samping itu, delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Budiono (Majalah Kontan, 30/08) menerbitkan undang-undang terpaksa yakni Perpu No 1/2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Imbas Perpu ini memberikan kesempatan kepada Singapura untuk berada di otoritas Indonesia yang sama yakni Kepulauan Riau, Tanjung Balai Karimun, Bintan dan Kepulauan Natuna.

Melihat empat kasus di atas, semuanya berada di Kepulauan Riau yang memang berdekatan dengan Singapura. Masalah kebakaran hutan, larangan ekspor pasir, kerjasama militer dan perdagangan serta pelabuhan bebas akan menjadi fokus pasang surut hubungan Singapura-Indonesia di tahun ini.

Bagi Indonesia, sebenarnya perjanjian kerjasama militer dan perdagangan bebas tidak akan mendapatkan signifikansi keuntungan baik material maupun alih teknologi. Berapa persen dana yang akan masuk ke Kas Negara jika dihitung dengan besarnya manfaat yang didapatkan Singapura? Sebelumnya, telah ada kerjasama ekspor pasir dari tahun 1984 dengan imbalan Singapura membangun sarana dan prasarana/infratruktur di Pulau Bintan. Hasilnya adalah cekungan dan lembah di Kepulauan Tanjung Balai Karimun, Lobam dan sekitarnya akibat penambangan yang tidak terkendali. Kerusakan lingkungan yang parah menjadi upah bagi kesepakatan tersebut.

Dalam hal harga saja, Pemerintah Singapura menyediakan $Sin 23-28 per meter kubik untuk pasir dari Indonesia, namun akibat tindakan pricing yang dilakukan serta murahnya tenaga kerja, pasir Indonesia dihargai $Sin7. Berapa keuntungan yang telah didapatkan Singapura selama hampir 20 tahun dengan kemudahan ekspor pasir Indonesia? Jelas sudah, Bandara Changi dan Sentosa Island hasil perkawinan silang dari perjanjian yang sangat merugikan Indonesia tersebut. Belum lagi emas hitam / batubara yang pada umumnya di kuasai perusahaan swasta imajiner Singapura yang mendapatkan konsesi dari anak perusahaannya yang beroperasi di Indonesia.

Jika ingin lebih mendalam, berapa lama perjanjian zona perdagangan bebas antara Indonesia-Singapura di wilayah sekitar Kepulauan Riau hingga Natuna, publik tak akan mengira yakni 70 tahun sejak di sahkan. Hal ini memang bukan main-main. Ikatan perjanjian merupakan bentuk dan upaya Singapura meredam kemajuan Indonesia di segala bidang. Pelibatan perjanjian kedua negara tidak dapat dibatalkan sepihak dan perlu proses yang cukup lama. Apakah pemerintah Indonesia sudah memikirkan akan hal itu?

Kontraversi dan Konsesi

Jika tidak salah, ladang minyak dan gas bumi yang belum di kelola Pertamina dan PGN adalah ladang di Kepulauan Natuna. Perpu yang menerbitkan tentang perdagangan bebas dan pelabuhan bebas menjadikan prasyarat utama sebuah kilang minyak/gas (rig) berdiri. Apabila perjanjian SEZ selama 70 tahun maka tepatlah bagi Indonesia dan Singapura bisa membangun pelabuhan dan melakukan lanjutan perjanjian penambangan, pengeboran serta angkutan laut. Idealnya adalah demikian, akan tetapi bagaimana kalau Pemerintah Indonesia lagi-lagi dirugikan seperti halnya perjanjian ekspor pasir, konsesi batubara dan kerjasama militer?

Lebih lanjut lagi, apabila zona perdagangan bebas dilakukan dan diikuti pelabuhan bebas di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Balai Karimun dan Bintan, sudahkan Singapura membuka pelabuhannya secara bebas non-tarif ketika kapal-kapal harus melewati registrasi di Selat Singapura dan Selat Malaka? Jangan-jangan pelabuhan bebas yang dimaksud adalah pelabuhan bagi pelaku penyelundup yang bebas melakukan transaksi dan setibanya di perairan Malaka, legalisasi akan diberlakukan oleh otoritas Singapura. Hal ini sudah terjadi antara Indonesia dan Malaysia mengenai illegal logging. Kayu yang diseludupkan dari hutan Kalimantan-RI di stempel legal oleh Beacukai Malaysia dan akhirnya bisa bebas ke pasaran dunia.

Tulisan ini hanya mengingatkan saja, bahwa bangsa kita telah lama dibutakan dan dibodohi oleh bangsa asing. Akankah saat ini kita juga rabun jauh dengan isi perjanjian DCA dan SEZ? Jika kerjasama memang menjadi kebutuhan, seperti apa keuntungan bagi seluruh masyarakat Indonesia? Brunei saja bisa menghidupi warganya dengan 6-8 kilang minyak, mengapa Indonesia tidak bisa dengan sumber daya alam yang besar dan puluhan titik kilang serta pengeboran minyak?

Lagi-lagi ini bukan saja masalah kontraversi dan konsesi minyak, tapi perhitungan matematis yang harus dilakukan pemerintah Indonesia. Cukup sudah penderitaan rakyat akibat perjanjian yang merugikan, jangan menambah beban lagi.

Solusinya, walau perjanjian tetap diadakan setidaknya dalam hal kerjasama militer, Indonesia mendapatkan jatah terbang tempur dan pinjaman pesawat/parking yang dapat digunakan berlatih dari Sabang sampai Merauke. Memang tidak lazim bagi sebuah negara untuk membuka dirinya apalagi memberikan teknologi pertahanan terhadap negara lain. Namun dengan hubungan yang komunikatif, pastilah akan terbina mutual understanding.

Jika suatu kerjasama militer dapat diperjanjian dalam kerangka bilateral mengapa juga pemberian ruang tempur harus diributkan DPR? Ini menandakan ketidak ikhlasan pemerintah RI untuk negara tetangganya. Demikian juga, jika memang pelaku korupsi, penyelundup, dan criminal investor membawa uang haram mengapa dengan pintu terbuka dan senangnya Singapura melindungi dan memberikan privasi hukum serta special cittizen? Kiranya masalah-masalah di atas merupakan hambatan dalam membina hubungan diplomasi Singapura-Indonesia.

Sangat menarik, ketika dalam acara National Day Pemerintah Singapura di Jakarta 12 Agustus 2007, undangan disodorkan brosur 15 tahun hubungan Singapura-Indonesia bertajuk Gotong-Royong. Singapura dengan gamblang memamerkan kemajuan kerjasama baik di bidang pendidikan, ekonomi, dan teknologi dengan kecerahan harapan dan keberhasilan membuka lapangan kerja.

Tentunya tak jauh harapan semua pihak, apabila Gotong-Royong pun sudah menjadi sebuah spirit ikon kerjasama Singapura, mengapa Indonesia tidak membuka diri bergotong-royong-ria memanfaatkan teknologi militer-pertahanan dan jaringan investasi keuangan yang dimiliki Singapura? Hal ini memang memerlukan political will dan konsistensi aplikatif perjanjian yang lebih terbuka antara pemerintah RI-Singapura. Yang menjadi harapan apakah pemerintah kita mau?

Hambatan Internal

Hambatan internal adalah ketertutupan Pemerintah RI dalam hal DCA dan SEZ sehingga kalangan DPR menolak dan bahkan menilai delegasi kita ditekan dalam berdiplomasi. Hubungan internal eksekutif-legislatif demikian harus disikapi dengan kedewasaan dan kemauan mencari solusi. If you aren’t a solution, you are the problem is. Mungkin kalimat ini yang mewakili spotlight interaction Pemerintah dan DPR dewasa ini. Dalam konteks DCA saja legislatif tidak boleh mengetahui substansi yang dibahas pemerintah? Demikian juga dengan perjanjian SEZ, mengapa pemerintah RI mengambil jalan pintas dengan mengeluarkan Perpu jika memang tidak ada kegentingan mendesak.

Secara gamblang, publik akan menilai pemerintah RI khawatir apabila SEZ akan bernasib sama jika dibahas dan akan mendapatkan persetujuan di legislatif. Ketidak-akuran internal akan menghambat maksud baik perjanjian bilateral. Sikap curiga-mencurigai tidak perlu dibahas secara terbuka, dan malah akan menambah daftar inventaris masalah yang dinilai sebagai blanckspot dan kelemahan pemerintah RI ketika harus melakukan perjanjian bilateral.

Kita berharap keinginan pemerintah yang baik, tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik sesaat dan kemajuan negara lain. Semoga saja perjanjian DCA dan SEZ tidak hanya sebatas perjanjian di balik kertas yang membawa keuntungan bagi Singapura namun membawa keuntungan juga bagi negara dan rakyat Indonesia.

B. Indonesia-Malaysia Perlu Hubungan Berkualitas

Kuala Lumpur -- Indonesia dan Malaysia sudah selayaknya meningkatkan hubungan antar organisasi pemuda yang lebih berkualitas, demi sinergi dalam merangkul masa depan yang lebih aktif.

"Sesama pemuda perlu saling bertemu karena mereka kelak lah yang menjadi pemimpin di kedua negara serumpun ini," kata Direktur Jenderal Biro Tatanegara Jabatan Perdana Menteri Malaysia Datuk Raja Arif Bin Raja Ali disela-sela "Pertemuan Serantau One Region" di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa.

Menurut dia, pertemuan yang berkualitas yaitu didasari oleh niat untuk mencapai kebaikan sehingga mampu menaikkan harkat dan martabat sebagai negara serumpun ini.
Untuk itu, lanjut dia, pertemuan seperti ini terutama antar organisasi pemuda kedua negara sangatlah baik karena selain bisa menyejukkan hubungan kedua negara juga sebagai bagian untuk membina agenda masa depan yang lebih pro aktif.

Dengan semakin banyak pertemuan tentu kedua belah pihak saling belajar untuk mengurus dan menghormati perbedaan pendapat, namun tetap mengedepankan pencapaian positif diberbagai bidang ilmu ekonomi, sosial dan budaya serta bidang keilmu pengetahuan lainnya sehingga mampu menaikkan harkat dan martabat sebagai negara serumpun ini.

Dalam kaitannya, media sangatlah berperan penting untuk pencapaian hubungan yang berkualitas itu dengan menyampaikan informasi yang berdasarkan fakta dan berlaku adil dengan tidak membesar-besarkan permasalahan kecil, ataupun sebaliknya mengecilkan persoalan yang berpotensi menjadi besar.

"Media di kedua negara harus adil dan proporsional dalam menyampaikan informasinya," ungkap Datuk Raja.Sementara itu, ketua Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia-Indonesia (Iswami) untuk Indonesia, Saiful Hadi menyampaikan perlunya kesadaran media massa di kedua negara ini untuk membantu menyelesaikan permasalahan dengan menyampaikan informasi sesuai fakta dan tidak menggunakannya untuk kepentingan politik sesaat.

Dikatakan Saiful, Iswami dalam hal ini akan selalu bekerja keras demi memperbaiki komunikasi antar media kedua negara termasuk juga dalam menjembatani hubungan kerja sama bidang sosial dan budaya. Memang harus diakui, kata dia, hingga saat ini apabila terjadi konflik antar kedua bangsa serumpun ini maka akan menjadi isu seksi untuk dihembuskan.

Namun demikian, Iswami berharap agar media di Indonesia ataupun Malaysia mampu menahan diri dengan melihat terlebih dahulu fakta-fakta yang ada dan tentunya harus seimbang.
Hubungan istimewa

Dato Sri Ahmad Zamzamin Bin Hashim menambahkan hubungan Indonesia-Malaysia merupakan satu bentuk hubungan yang sangat luar biasa istimewanya sebab sebagai negara serumpun (suku bangsa Melayu) dan mayoritas penduduknya mementingkan permufakatan dalam kehidupan sehari-harinya baik dalam hal sosial, budaya, ekonomi maupun politik antar negara.

Dengan adanya pertemuan ini, dia berkeyakinan dapat memberikan satu inspirasi kepada tokoh-tokoh pemuda kedua negara untuk membentuk agenda produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keharmonisan hubungan kedua bangsa ini. "Dengan semangat kekeluargaan, maka tentunya pertemuan ini akan memberikan suntikan baru di dalam membentuk kerja sama yang lebih dinamis di masa mendatang," kata Dato Sri Zamzamin.

Dalam pertemuan ini, perwakilan pemuda kedua negara ikut hadir. Dari Indonesia seperti Pemuda Ansor, Pemuda Muhammadiyah, PB Nadhatul Ulama, PB Mathla`ul Anwar, Majelis Ulama Indonesia serta Nasyiatul Aisyiyah. Sedangkan dari ormas pemuda pihak Malaysia diantaranya Jaringan Melayu Malaysia, Persatuan Pengguna Islam Malaysia, Puteri Umno Malaysia, Persatuan Silat Malaysia, ataupun persatuan pengguna jalanraya Malaysia.Selanjutnya perwakilan media, tampak hadir Aat Surya Safaat, koordinator staf ahli direksi Perum LKBN ANTARA, Syamsuddin Haesy, Direktur Utama Harian Jurnal Nasional serta dari Kantor Berita Bernama (Malaysia), Harian Utusan (Malaysia) dan TV3 Malaysia.

C. Bom Waktu Hubungan Indonesia-Malaysia

Musni Umar photo bersama peserta usai menjadi narasumber seminar Indonesia-Malaysia di Universitas Trisakti Jakarta, 6 Juli 2012

Sejak Indonesia merdeka 1945 dan Malaysia merdeka 1957 hubungan dua negara serumpun selalu mengalami pasang surut. Tahun  1963-1966, terjadi perang antara dua negara, sehingga muncul  semboyan “Ganyang Malaysia” yang digelorakan Presiden Sukarno, dalam rangka memobilisasi dukungan masyarakat Indonesia dalam  perang melawan Malaysia.

Semboyan ganyang Malaysia, walaupun sudah sangat lama, tetapi tidak lekang karena panas dan tidak  lapuk  karena hujan, ia selalu diingat  ketika muncul persoalan dengan Malaysia. Ganyang Malaysia telah berada dibawah sadar sebagian masyarakat Indonesia,  dan seketika bisa  muncul jika ada masalah dalam hubungan Indonesia-Malaysia. Ungkapan “ganyang Malaysia” telah menjadi bagian dari pembentuk heroik bangsa Indonesia dalam menghadapi Malaysia.

Bulan Madu hubungan dua negara

Hubungan mesra antara Indonesia-Malaysia terjadi setelah Presiden Soeharto mengambil alih pemerintahan di Indonesia sesudah terjadi peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang didalangi PKI.  Upaya normalisasi hubungan dua negara berlangsung setelah Presiden Sukarno “lengser”  dan Soeharto menjadi Presiden RI.

Pada masa pemerintahan Soeharto dan Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak, hubungan Indonesia-Malaysia sangat mesra, bagaikan hubungan kakak dan adik. Pada masa itu,  hubungan kedua negara sangat indah dan mesra.

Akan tetapi, hubungan itu tidak berlangsung lama karena masa pemerintahan PM Malaysia  Tun Abdul Razak hanya berlangsung sekitar enam tahun (1970-1976), kemudian  digantikan Tun Husein On dan Tun Mahathir Mohamad. Pada masa pemerintahan Tun Mahathir,  secara perlahan  tapi pasti, terjadi perubahan dalam hubungan Indonesia-Malaysia,  sehubungan pesatnya kemajuan ekonomi Malaysia di masa pemerintahan Dr Mahathir Mohamad.

Lambat laun pamor Indonesia sebagai kakak meredup terutama setelah terjadi  krisis perbankan yang  melanda Asia Tenggara pertengahan 1997 yang  berlanjut dengan krisis  ekonomi, yang menyebabkan terjadi tergantian rezim di Indonesia.

Kondisi sosial ekonomi Indonesia yang terpuruk,  telah  memberi dampak negatif bagi Indonesia. Apalagi, berlanjut dengan krisis multi dimensi dalam waktu  yang  panjang, telah mengakibatkan Indonesia mengalami penurunan pengaruh dalam percaturan global.

Sementara Malaysia, walaupun terkena krisis perbankan dan  krisis ekonomi, tetapi dalam waktu  yang tidak lama, ekonominya  bisa recovery dan bangkit, sehingga  tidak terjadi pergantian rezim.

Dampak dari itu, generasi baru yang lahir di Malaysia, secara psikologis melihat Indonesia dibawah Malaysia, karena  setiap hari melihat para TKI Penata Rumah Tangga,  buruh bangunan, buruh  perkebunan kelapa sawit, dan buruh di industri (kilang).

Sementara sebagian masyarakat  Indonesia masih bernostagia hubungan kedua negara  pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dan Tun Abdul Razak, sehingga perubahan yang terjadi dalam hubungan People-to-people (P-to-P) sulit difahami apalagi diterima.

Konflik Budaya

Indonesia dan Malaysia jauh sebelum keduanya merdeka sebagai negara yang berdaulat,  merupakan satu kesatuan wilayah, budaya, sosial, politik dan ekonomi.

Penjajah telah  memisahkan keduanya, paling tidak bermula dari Perjanjian (Traktat) London 17 Maret  1824 antara Belanda dan Inggris yang membagi wilayah ” Nusantra” yang disebut di Malaysia “Dunia  Melayu”. Isi perjanjian London itu antara lain bahwa kawasan yang dikuasai Inggris, pentadbirannya diberikan kepada Inggris dan yang dikuasai Belanda, diserahkan kepada Belanda.

Malaysia merupakan salah satu wilayah  yang dikuasai Inggris, sedang Indonesia dikuasai oleh Belanda. Kedua wilayah yang dipisahkan oleh penjajah untuk kepentingan penjajahan, berabad lamanya budaya warisan nenek moyang tetap dilestarikan dan diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya.  Bahkan hubungan kekerabatan dan darah tetap terjaga melalui perkawinan.

Sejarawan Malaysia Muhammad Takari bin Jijin Syahrial (2009:445) mengatakan bahwa adanya hubungan kekerabatan dan darah antara Indonesia dan Malaysia. Dia menunjukkan di Kedah, Perlis, dan Pulau Pinang, banyak migran berasal dari Aceh dan Sumatera Utara.

Sebaliknya dibeberapa kawasan di pulau Sumatera terdapat kelompok-kelompok masyarakat Melayu yang migrasi dari Semenanjung Malaysia, misalnya di pulau Jaring Halus Sumatera Utara, mayoritas penduduknya ialah keturunan Kedah.  Begitu juga dengan Kampung Pahang, Kampung Perlis, Kampung Perak yang membuktikan adanya hubungan darah. P. Ramlee, seniman besar Malaysia adalah keturunan Aceh. Begitu juga Ahmad Jais, nenek moyangnya berasal dari Labuhan Batu, Sumatera Utara.

Hubungan darah, kekerabatan dan migrasi penduduk, telah menyebabkan tumbuh dan berkembangnya budaya yang sama di dua negara.

Tun Abdul Razak dalam Kongres Kebudayaan Kebangsaan pada 16 Agustus 1971 menegaskan bahwa “….. nenek moyang bangsa kita yang mendiami rantau Nusantara ini meninggalkan pusaka kebudayaan yang kaya-raya dan tinggi mutunya. Maka itu, sudah sewajarnya kita menerima gagasan bahawa kebudayaan yang sedang dibentuk dan dicorakkan itu hendaklah berlandaskan kebudayaan rakyat asal rantau ini. Bagaimanapun, patutlah juga kita mengambil unsur-unsur kebudayaan yang datang ke rantau ini dan membawa pengaruh-pengaruh ke atas semenjak beberapa lama supaya pengaruh-pengaruh yang bermanfaat dapat menyegarkan dan menentukan corak kebudayaan Malaysia bagi masa hadapan.  Namun, haruslah diingat, dalam mencari bentuk dan menentukan corak kebudayaan, kita tidaklah melupakan hakikat masyarakat kita yang berbilang kaum “the reality of our multiracial society.” Kita hendaklah senantiasa berpadu kepada cita-cita membentuk suatu negara di mana rakyatnya dari pelbagai kaum dan golongan dapat dijalin dalam satu ikatan yang padu. Saya percaya selagi kita sedar dan insaf akan hakikat ini, kita tidak akan melencong dari matlamat mendirikan bangsa yang bersatu.

Membaranya Ketidak-sukaan

Hasil survei Lembaga Survei Nasional di 33 Provinsi dari 20-29 Agustus 2009 dengan metode multi stage random sampling terhadap 2.178 responden dan margin error 2,1 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen, menyebutkan sebanyak 32 persen masyarakat Indonesia menginginkan putus hubungan dengan Malaysia. 40 persen mendesak pemerintah bersikap lebih tegas kepada Malaysia. Hanya 16 persen yang mendesak supaya hubungan dengan Malaysia ditingkatkan.

Selain itu, hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dengan metode multi stage random sampling dengan 1,000 responden,  sebanyak 67,5 persen publik Indonesia mempersepsikan hubungan Indonesia selama ini sangat buruk. Sangat baik 21,9 persen, tidak jawab 10,5 persen.

Hasil survei Sydney’s Lowy Institute tahun 2012, yang dilakukan seluruh Indonesia kecuali Maluku, Papua dan Papua Barat. Usia responden 17 ke atas, negara yang dianggap ancaman adalah Malaysia (63 persen),  Amerika Serikat (19 persen), China, Australia, dan  Singapura 12 persen.

Terakhir,  hasil survei Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia tahun 2010 bahwa dari 250 mahasiswa, menyebutkan bahwa sebanyak 69 persen menempatkan Malaysia sebagai ancaman utama  Indonesia di era globalisasi

Dari hasil berbagai survei tersebut dapat dikemukakan bahwa tingkat ketidak-sukaan sebagian besar masyarakat Indonesia terhadap Malaysia sangat tinggi.  Besarnya tingkat ketidak-sukaan terhadap Malaysia merupakan bom waktu karena pada umumnya yang tidak suka kepada Malaysia adalah dari kalangan muda Indonesia.

Pemecahan Masalah

Besarnya perasaan tidak suka terhadap Malaysia dan adanya perasaan terancam dari  Malaysia, tidak boleh dianggap sebagai angin lalu dan  dibiarkan seperti selama ini.

Menurut saya, diperlukan upaya yang serius dan  terus-menerus untuk memecahkan masalah yang mengancam  hubungan kedua negara. Pertama, mencari akar masalah yang membuat sebagian bangsa Indonesia tidak suka terhadap Malaysia.  Akar masalahnya memang kompleks tetapi harus ada upaya untuk memecahkannya melalui dialog  seperti sengketa budaya harus ada dialog untuk menemukan titik persamaan pandangan antara P-to-P, dan G-to-G supaya masalah ini tidak menjadi bola liar yang merusak hubungan kedua bangsa.  Begitu juga masalah TKI, harus ada upaya untuk mencegah dan mengurangi perlakuan kurang manusiawi terhadap TKI, misalnya  dengan membentuk Lembaga Monitoring TKI dan Majikan di Malaysia.

Kedua, lakukan pendekatan dengan masyarakat kampus, NGO, budayawan, dan kelompok-kelompok kritis terhadap Malaysia melalui berbagai program kegiatan. Maka, sebaiknya pemerintah Malaysia  menyediakan dana yang cukup untuk membiayai kegiatan tersebut. Untuk menghilangkan kecurigaan, maka para alumni dari Malaysia dapat memainkan peran yang konstruktif untuk meluruskan  persepsi negatif terhadap Malaysia. Selain itu, para mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Malaysia, dapat dilatih untuk menjadi duta untuk mengharmoniskan hubungan P-to-P dan P-to-G Malaysia.

Ketiga, pemerintah Malaysia, harus lebih aktif lagi membangun hubungan dengan media di Indonesia. Lakukan kegiatan yang bisa mendekatkan hubungan harmonis dengan wartawan seperti  coffee morning sebulan sekali untuk membangun komunikasi dan keakraban.

Keempat, pemerintah Malaysia sebaiknya semakin meningkatkan  lobby dengan para pimpinan partai politik dan para anggota  parlemen Indonesia khususnya Komisi l DPR RI.
Hubungan yang dibangun tidak hanya formal, tetapi  akan lebih baik jika bersifat kekeluargaan.

Kelima, manfaatkan para alumni dari Malaysia  menjadi duta Indonesia-Malaysia untuk mengurangi dan menghilangkan ketidak-sukaan terhadap Malaysia. Selain itu, partisipasikan para alumni dari Malaysia  dalam investasi Malaysia di Indonesia. Begitu juga dalam  membangun kerjasama dibidang  ekonomi, budaya, sosial dan lain sebagainya.

D. Hubungan Indonesia-Malaysia Di Bidang Kebudayaan

Hubungan Indonesia-Malaysia saring dipahami dan dilihat secara emosional. Beberapa peristiwa seperti perlakuan terhadap para pekerja Indonesia di Malaysia, kemudian klaim Malaysia terhadap produk budaya dan karya Indonesia, selalu menimbulkan protes di Indonesia dan mengarah pada ketegangan hubungan di kedua negara. Lebih dari itu, berhasilnya Malaysia memenangkan kedaulatan terhadap pulau-pulau Sipadan dan Ligitan dan klaim Malaysia terhadap wilayah laut blok Ambalat di Laut Sulawesi telah memacu protes serius di Indonesia.

Dari berbagai protes itu, kesan umum yang berkernbang di Indonesia adalah bahwa Malaysia adalah negara yang semakin arogan, menginjak wibawa Indonesia dan tidak pantas balas budi. Di media bahkan disarankan bahwa untuk mendapatkan kembali respek Malaysia terhadap Indonesia, seharusnya Indonesia tidak segan-segan melakukan konfrontasi separti zaman Sukarno ataupun meningkatkan kemampuan tempur. Tidak sedikit yang menyarankan bahwa sudah saatnya Malaysia diberi pelajaran dari kesemena-menaan kebijakan mereka.

Hubungan Indonesia-Malaysia sebenarnya semakin kompleks dan tidak dapat dipahami secara emosional. Hal ini terlihat dari sikap kebanyakan masyarakat Indonesia terhadap Malaysia lebih banyak diinformasikan dan dipengaruhi oleh pemahaman lama yang statis tentang Malaysia sebagai bagian dari negara Serumpun yang memiliki banyak persamaan nasib dan nilai-nilai dengan Indonesia. Pemahaman demikian mengabaikan perubahan identitas yang telah terjadi di Malaysia termasuk juga cara mareka memahami dan melihat Indonesia. Walaupun konsep serumpun itu sendiri masih sering digunakan oleh para elit pemerintah Malaysia, tetapi makna dan fungsinya berbeda dengan yang dipahami secara umum di Indonesia.

Sumber konflik Malaysia-Indonesia berkaitan dengan perebutan sumber-sumber ekonomi seperti di Sipadan-Ligitan, Ambalat, masalah lintas batas, perdagangan galap,illegal logging, migrant workers dan human trafficking. Demikian juga dilaporkan sering terjadi pelanggaran perbatasan oleh Malaysia baik perbatasan udera, laut dan darat yang kemudian akan menimbulkan protes dari pihak Indonesia.

Namun sejauh ini penyelesaian berbagai masalah ini sering terhambat pada soal teknis pelaksanaan yang sulit dan kurangnya kemauan politik di kedua negara untuk sungguh-sungguh belum menyelesaikan sengketa. Penyelesaian yang dilakukan dalam keadaan demikian seringkali bersifat reaktif dan sporadil, tanpa menyelesaikan akan permasalahan sebenarnya. Ketika pernimpin Malaysia ini minta maaf sebagaimana dituntut oleh Indonesia atas beberapa masalah yang terjadi, hubungan kedua negara seperti normal kembali. Namun suatu saat beberapa masalah dengan sumber yang sama seperti penganiayaan terhadap TKI akan muncul kembali dan menimbulkan emosi dan reaksi yang berlebihan.

Para pekerja atau bahkan turis Indonesia yang diperlakukan buruk di negeri jiran ini akan segera, membuat marah masyarakat dan pemerintah Indonesia. Pelanggaran perbatasan oleh Malaysia misalnya akan menimbulkan reaksi yang sama di berbagai kota di Indonesia. Sebagai akibat peristiwa ini, Indonesia akan meminta pemerintah Malaysia meminta maaf. Penjelasan demikian tentu saja panting namun tetap menyisakan masalah mendasar yang menjadi akar perbedaan dalam hubungan bilateral kedua negara. Keadaan demikian memerlukan suatu pemahaman lebih baik daripada sekedar melihat persoalan dari hubungan sebab akibat yang terjadi di permukaan.

Kedua negara dipahami dalam tataran perbedaan pemahaman tentang identitas satu dengan yang lain yang menjadi sumber bagi naik turunnya hubungan kedua negara. Lebih konkritnya kedua negara telah mengalami konstruksi identitas yang berbeda satu dengan yang lainnya yang berlangsung terus menerus hingga sekarang. Pemahaman tentang shared atau collective Identity antara, kedua negara sudah semakin senjang bersamaan dengan berjalannya waktu, dan dalam hal ini pemahaman Malaysia berbeda dengan periode sebelum ini, dimana konsep serumpun misalnya dipahami sebagai salah salah satu bagian ‘collective identity’ kedua negara.

Ada empat variable ‘ideational’ penting yang berkaitan dengan sumber identitas kolektif ini, yakni interdependence, common fate, homogeneity, dan self-restraint,Keempat faktor ini tidak berdiri sendiri dalam membentuk identitas, melainkan secara bersama-sama. Kekuatan dari identitas kolektif demikian bergantung para intensitas dari gabungan faktor-faktor ini. Berkaitan dengan identitas kolektif ini, perlu dibicarakan juga pengetahuan bersama (common knowledge) dan pengetahuan kolektif yang ini sumber inspirasi bagi identitas Malaysia. Salah satu common knowledge yang berkembang adalah cita-cita tentang ‘Malaysia Boleh’, ‘New Asia’ dan konsep-konsep lain yang menjadi wacanan untuk mendorang kesiapan Malaysia untuk bersaing di dunia global. Malaysia seperti banyak negara lain di era globalisasi tidak bisa terlepas dari struktur peranan untuk mempersiapkan diri bersaing sebagai agen globalisasi. Pemahaman tentang aspek identitas terakhir ini yang perlu dikaji untuk melihat bagaimana Malaysia meletakkan hubungannya dengan Indonesia dari aspek kebudayaan.

E.   HUBUNGAN REGIONAL INDONESIA DAN SINGAPURA 

Hubungan regional antara Indonesia dan Singapura selama ini berjalan dengan baik. Kedua negara berusaha meningkatkan saling pengertian, mempererat hubungan dan mengembangkan kerjasama di berbagai bidang.

Hal tersebut ditindaklanjuti dengan kunjungan kehormatan Duta Besar Republik Singapura Mr. Edward Lee kepada Menteri Pertahanan RI H. Matori Abdul Djalil, Jum’at(25/1) di Departemen Pertahanan Jl. Merdeka Barat 13-14 Jakarta.

Pada pertemuan kedua pejabat yang berlangsung selama tiga puluh menit dan sangat akrab tersebut, dibahas berbagai hal dalam meningkatkan hubungan dan kerjasama antara Indonesia dan Singapura . Selain membicarakan situasi aktual saat ini, juga disinggung masaalah kasus Aceh, Sampit, Poso dan Papua yang sampai saat ini perlu mendapat perhatian bersama.

Kepada Menhan RI H. Matori Abdul Djalil, Dubes Singapura berharap agar Pemerintah Indonesia segera dapat menyelesaikan persoalan dalam negeri dengan baik, sehingga tidak lama lagi situasi politik di Indonesia segera pulih kembali serta mendukung sepenuhnya keutuhan Wilayah Negara Kesatuan RI.

Dubes Singapura Mr. Edward Lee, minta agar kerjasama dibidang Hankam yang pernah dilaksanakan seperti, latihan bersama angkatan bersenjata kedua negara, saling kunjung antar pejabat militer serta berbagai kerjasama yang telah disepakati dapat diteruskan.

Menhan RI H. Matori Abdul Djalil yang didampingi Karo Humas Setjen Dephan Marsma TNI Kamto Soetirto, SE, S.IP dan Karo TU/Ses Menhan Brigjen TNI Prasetyo, MSc mengucapkan terima kasih atas kunjungannya semoga kerjasama yang sudah terjalin dengan baik selama ini dapat ditingkatkan dimasa mendatang.

Kerjasama di bidang Hankam antara Indonesia dan Singapura dirintis sejak berakhirnya komprontasi, dan mulai berjalan tahun 1974 dalam suatu latihan bersama Angkatan Laut kedua negara. Perkembangan kerjasama tersebut, ditandai dengan diselenggaranya Sidang tahunan JTC (Joint Training Committee) antara TNI dan RSAF (Royal Singapura Air Force). Latma tahunan “SAFKAR INDOPURA” dan JATWG (Joint Army Training Working Group) antara AD kedua negara. Latma tahunan “EAGLE” dan JNTWG (Joint Navy Training Working Group) antara AL kedua negara. Latma tahunan “ ELANG INDOPURA” kemudian diganti “CAMAR INDOPURA” dan JAFTWG (Joint Air Force Training Working Group) antara AU kedua negara.

BAB III

HUBUNGAN MULTILATERAL

A. Hubungan Multilateral Pemerintah Indonesia dengan Negara-negara di ASEAN

Sebagai negara yang berada dalam kawasan Asia tenggara Indonesia sepatutnya memiliki hubungan baik dengan negara-negara yang berada dalam satu kawasan. Kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan strategis bagi Indonesia dalam menjalin kerjasama antar negara. Setelah memprakarsai terentuknya ASEAN, Indonesia juga lebih aktif dalam forum-forum pertemuan ASEAN. Indonesia juga menjadi negara yang aktif dalam memprakarsai kerjasama-kerjasama anatara negara-negara di Asia Tenggara baik secara bilateral maupun multilateral. Dalam konteks hubungan bilateral Indonesia melakukan kerjasama dengan negara-negara dikawasan Asia Tenggara dalam bidang perekonomian, politik dan lainnya.

Bukan hanya dengan Singapura, dengan Malaysia dan juga negara-negara lainnya di Asia Tenggara Indonesia memiliki hubungan bilateral. Dengan pemerintah Singapura Indonesia memiliki hubungan dalam bidang perekonomian, khususnya bidang investasi. Terdapat enam sektor yang menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dan Singapura dalam bidang perekonomian. Enak sektor tersebut yaitu: Kerjasama pelayaran khusus pariwisata, pengaturan jakur penerbangan, ketenaga kerjaan, agribisnis, dan investasi. Lalau dengan Malaysia Indonesia memiliki hubungan kerjasama, seperti pengiriman tenaga kerja, walaupun sering bersengketa dengan pemerintah Malaysia tidak dapat dipungkiri pemerintah Indonesia masih membuka hubungan baik dalam konteks bilateral.

Dalam konteks hubungan multilateral Indonesia dalam forum ASEAN membuka dan memfasilatasi hubungan kersama. Seperti membuat kesepakatan kerjasama ASEAN Free Trade Area.

ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan perjanjian antara negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggar, yang tergabung dalam ASEAN (Associate of South East Asia Nation). AFTA merupakan suatu kesepakatan dalam bidang ekonomi mengenai sektor produksi lokal di negara-negara ASEAN. Perjanjian ini ditandatangani pada 28 Januari 1992 di Singapur. Pada saat itu ASEAN terdiri dari enam negara anggota yaitu, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapur dan Thailand. Sekarang ASEAN terdiri dari sepuluh negara dan seluruh negara di ASEAN telah menandatangani perjanjian AFTA. Tujuan diadakannya perjanjian ini adalah:

Ø  Untuk meningkatkan daya saing produksi negara-negara ASEAN dalam pasar dunia dengan menghilangkan tarriff dan non-tarriff bariers.

Ø  Menarik investasi asing langsung ke negara-negara ASEAN.

Negara anggota ASEAN sepakat untuk menandatangani AFTA untuk bekerjasama dalam bidang ekonomi. Pandangan negara-negara anggota ASEAN untuk kemajuan perekonomian di wilayah Asia Tenggara jelas patut dipertanyakan keseriusannya. Jika kerjasama ini dilakukan namun tidak ada langkah serius dari masing-masing anggota yang hanya melihat dampak-dampak negatif dari AFTA mungkin AFTA tidak akan berjalan hingga saat ini yang kurang lebih sudah 6 tahun efektif

AFTA mulai sepenuhnya berlaku pada tanggal 1 Januari 2004[1], setelah melalui proses sosialisasi pemotongan bea masuk barang dan ditahun 2008 bea tarif tersebut dihilangkan. Hal ini berbeda dengan Uni Eropa, dalam AFTA tidak diterapkan tarif eksternal umum pada barang-barang impor. Artinya anggota ASEAN bebas mengenakan tarif pada barang yang masuk dari luar ASEAN didasarkan pada ketetapan yang telah dibuat oleh masing-masing negara ASEAN.

Administrasi AFTA di atur oleh peraturan nasional dan perdagangan di masing-masing negara anggota ASEAN. Sekertariat ASEAN hanya memiliki kewenangan untuk memantau dan memastikan kepatuhan negara-negara anggota ASEAN dalam menjalankan AFTA. Hal ini berarti Sekertariat ASEAN tidak memiliki wewenang hukum untuk menindak negara-negara yang tidak konsisten pada AFTA. Terlebih lagi didalam isi piaagam ASEAN, Sekertariat ASEAN hanya bertugas untuk memastikan aplikasi yang konsisten dalam setiap perjanjian yang telah disepakati. Apabila terjadi perbedaan pendapat yang terjadi dalam pengaplikasian AFTA maka Sekertariat ASEAN memiliki otoritas untuk memmbantu dalam penyelesaiannya, namun sekali lagi ditekankan bahwa Sekertariat ASEAN tidak memiliki kewenangan dalam hukum untuk menyelesaiakan suatu masalah yang terjadi.ASEAN kini semakin meningkatkan koordinasi dengan negara anggotanya. Konsep terbaru dari pengembangan AFTA adalah ASEAN Single Window. Konsep ASEAN Single Window ini yang akan membantu negara-negara yang ingin berinvestasi atau bekerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN dengan memberikan informasi data yang terkait dengan transaksi ataupun produksi di negara-negara ASEAN

B. KERJASAMA MULTILATERAL ANTARA INDIA, SINGAPURA, INDONESIA, DAN CHINA

India merupakan negara raksasa yang berada di asia selatan. Ia memang merupakan negara inti karena beberapa negara seperti Pakistan, bangladesh, nepal dan masih banyak yang lainnya merupakan pecahan dari negara besar ini. Kalau ingin melihat hubungan luar negerinya asia selatan otomatis kita harus lebih banyak berbicara banyak mengenai india pada khususnya. Negara ini telah memperlihatkan keampuhan potensi dalam negerinya dengan pertumbuhan ekonominya yang stabil selama beberapa tahun terakhir mengekori Cchina. Terakhir di surat kabar dirilis bahwa pertumbuhan ekonominya terkhir sebesar 8 persen.

Perjalanan sejarah atau landasan historis telah membentuk negara ini banyak bersaing dengan pecahannya yakni Pakistan dalam politik internasionalnya. Sejak Pakistan melepaskan diri dan menyatakan dirinya independent persaingan sampai perang muncul misalnya permasalahn kashmir yang kian larut berkepanjangan. Setelah itu, India semakin berkembang khususnya dalam bidang ekonomi. Sementara Pkistan bergolak dengan konflik internal akibat kehausan kekuasaannya sang penguasa ditambah bobroknya moral pejabatnya. Ia juga melakukan kerjasama dengan berbagai negara, tak terkecuali dengan Singapura.

Sedikit melirik ke negara tetangganya indonesia ini. Kemajuan pembangunan di Singapura tidak terlepas dari sembilan faktor utama yakni (1). Berada di lokasi strategis, (2). Faktor historis sebagai ”colonial particelir entreport” Inggris, (3). Pemerintahan yang bersih dengan kinerja, disiplin dan profesionalitas tinggi, (4). Stabilitas politik, (5). Sistem pemerintahan berbasis prestasi dan karir (meritocracy), (6). Kepemimpinan yang pro-bisnis bagi kesejaheraan rakyat (economic growth with social distribution), (7). Kapasitas rata-rata SDM yang prima, (8). Politik luar negeri yang bersahabat dan pro-aktif, (9).Determinasi kebijakan ekonomi yang tepat melalui internasionalisasi investasi (offshore/oversea investment).

Kebijakan politik ekonomi Singapura yang menekankan pada ekspansi investasi ke luar negeri, merupakan suatu pilihan yang tepat. Hal ini sejalan dengan terbatasnya luas daratan Singapura (683 Km2). Padahal intensifikasi dan ekstensifikasi ekonomi membutuhkan penyediaan lahan. Kebijakan selektif industri yang ”land saving” tidaklah cukup. Menanamkan modal dalam negeri di luar negeri merupakan pilihan yang stratejik, apalagi dilaksanakan di wilayah berdekatan/perbatasan. Disamping saling menguntungkan (mutual benefits) dari kerjasama ekonomi, tentunya intensitas hubungan akan terbangun ditataran politik-pemerintahan dan diplomasi. Kerjasama ini juga akan memperkuat JI (Joint Implementation) berbagai kerjasama multilateral (ASEAN), trilateral (IMS-GT), dan bilateral (Framework Agreement BBK).

Kebijakan ekonomi luar negeri yang pro-aktif membangun jaringan bisnis dalam kawasan (regional business networking) sangat penting. Kerjasama bilateral dalam mengembangkan kawasan ekonomi akan saling membuka akses meskipun tampa ikutcampur terlalu dalam disisi kebijakan ekonomi nasional masing-masing. Internasionalisasi pembangunan ekonomi melalui kerjasama ini semakin memperkuat jalinan kerjasama ekonomi dan hubungan pelaku ekonomi antara Singapura dengan negara Indo-China-India (I-C-I) tersebut. Bahkan phenomena komitmen kerjasama trans-nasional melahirkan suatu pemikiran “Singapore beyond Singapore”. Tentunya hal ini harus dilihat dari perspektif positif, karena ”economic lebensraum” ini lebih dilihat dari sisi geografi investasi bukan yurisdiksi teritorial.

Untuk kasus China, konsep SEZ (Special Economic Zone) yang diperkenalkan di China di tahun 1984 merupakan elaborasi dari terminologi SEA (Special Economic Area). SEA oleh WTO (World Trade Organization) didefinisikan sebagai suatu kawasan yang didalamnya diberlakukan kebijakan khusus dibidang ekonomi. Bahkan dalam kawasan tersebut dikenal berapa istilah seperti SEZs yang di China terdapat di Shenzhen, Zuhai, Shantaou (Propinsi Guangdong), Amoy dan Xiamen (Provinsi Fujian) dan Provinsi Hainan. Kemudian adanya Kawasan Berikat (Bonded Zone), Kawasan Kerjasama Ekonomi Kawasan (Boundary Economic Cooperation Zone), Kawasan Pembangunan Teknik dan Ekonomi Nasional (National Economic and Technical Development Zone), Kawasan Pengolahan untuk Ekspor (Economic Processing Zone), dan Kawasan Pengembangan Industri Berteknologi Tinggi (High-Technology Industrial Development Zones. Proyek kerjasama pengembangan kawasan industri SEZ (Sino-Singa) di China terdapat di Suzhou. “Bilateral Agreement” ini merupakan salah satu akses negosiasi transaksi bisnis (entry point). Sampai dengan Juni 2004 total investasi Singapura di China mencapai US.47 miliar dan lebih dari 12,400 proyek FDI (Foreign Direct Investment). Sedangkan total transaksi dagang (bilateral trade) di tahun 2004 saja diluar Hong Kong hampir mencapai US.$.27 miliar dan menempati urutan ke-enam mitra dagang China.

Dalam hal kerjasama India-Singapura, EDB (Economic Development Board) Singapura bersama konsorsium JTC (Jurong Town Cooperation) telah menanamkan modalnya dengan mengembangkan “International Technology Park di Bangalore (India). Kawasan “High-tech Park” ini berkembang pesat sebagai “icon” pengembangan industri ICT (information and Communication Technology) di India dan sebagai pusat utama industri “micro-chip dan outsourcing software”. Selanjutnya Temasek Holdings (Singapore) yang bermarkas di Mumbai menanamkan modalnya cukup besar di India. dalam Pola yang sama kemudian diadopsi India dengan mengembangkan di kawasan Hyderabad. Investasi Singapura di India juga berkaitan dengan semakin meningkatnya transaksi ekonomi dan investasi India-Singapura. Suatu panel yang dinamakan “the India Advisory Panel” dibentuk oleh Pemerintah Singapura tahun 2005. Kerjasama ini diperkuat dengan ditandatanganinya “CECA” (Comprehensive Economic Cooperation Agreement)-India-Singapura di tahun yang sama. Semangat kerjasama ini semakin menguat mengingat India dan Singapura sama-sama Negara Persemakmuran (Commonwealth Nations) dan menggunakan sistem legalnya bersifat Anglo-Saxon (British System).

Hal yang menarik adalah dalam menempatkan Singapura sebagai sentra hubungan kerjasama (pivotal position) dalam perspektif geografis, analisis demografis sekaligus determinasi geo-ekonomi. Singapura berada di tengah-tengah tiga negara besar (China, India, Indonesia) yang jumlah penduduk ketiga negara mendekati dua miliar dan berfungsi sebagai produsen potensial dan sekaligus sebagai pasar potensial (captive market) bagi investasi dan produk yang dihasilkan Singapura atau perusahaan yang dimiliki Singapura. Apalagi struktur sosial dan identitas “Uniquely Singapore” berkarakteristik multikultural dan multireligi, suatu pengakuan negara kota (city state) yang perlu dijadikan pelajaran dalam membangun kesejahteraan ekonomi, kesetaraan dan harmonisasi sosial dalam arti yang lebih luas.

C. Kerjasama Multilateral Indonesia dengan negara-negara WTO

Negara-negara yang termasuk WTO adalah Afrika Selatan, Republik Afrika Tengah, Albania, Amerika Serikat, Angola, Antigua dan Barbuda, Arab Saudi, Argentina, Armenia, Australia, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bolivia, Botswana, Brasil, Brunei, Burkina Faso, Burma, Burundi, Tanjung Verde, Chad, Chili, Republik Rakyat Cina, Djibouti, Dominika, Republik Dominika, Ekuador, El Salvador, Fiji, Filipina, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hongkong, India, Indonesia, Islandia, Israel, Jamaika, Jepang, Kamboja, Kamerun, Kanada, Kenya, Kolombia, Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo, Korea Selatan, Kosta Rika, Kroasia, Kuba, Kirgizstan, Kuwait, Lesotho, Liechtenstein, Madagaskar, Makau, Republik Makedonia, Maladewa, Malawi, Malaysia, Mali, Maroko, Mauritania, Mauritius, Meksiko, Mesir, Moldova, Mongolia, Mozambik, Namibia, Nepal, Nikaragua, Niger, Nigeria, Norwegia, Oman, Pakistan, Panama, Pantai Gading, Papua Nugini, Paraguay, Peru, Qatar, Rusia, Rwanda, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadines, Selandia Baru, Senegal, Sierra Leone, Singapura, Kepulauan Solomon, Sri Lanka, Suriname, Swaziland, Swiss, Wilayah Bea Cukai Terpisah Taiwan, Penghu, Kinmen dan Matsu, Tanzania, Thailand ,Togo,  Tonga, Trinidad dan Tobago, Tunisia, Turki, Uganda, Ukraina, Uni Emirat Arab, Uni Eropa, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Yordania, Zambia, dan Zimbabwe.

Tujuan pokok UNWTO adalah untuk meningkatkan dan membangun pariwisata sebagai kontributor bagi pembangunan ekonomi, saling pengertian internasional, perdamaian, kemakmuran universal, HAM dan kebebasan dasar untuk semua tanpa memandang perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa dan agama. UNWTO telah membantu para anggotanya dalam industri pariwisata dunia, yang diyakini merupakan faktor penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, menyediakan insentif untuk melindungi lingkungan dan warisan sejarah, serta mempromosikan perdamaian dan saling pengertian antar-negara. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, UNWTO melaksanakan berbagai program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, memperjuangkan kesetaraan gender, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.   

Saat ini, UNWTO sedang mempromosikan ekoturisme sebagai salah satu obyek penarik wisatawan, sekaligus sebagai program untuk melestarikan alam. Rangkaian kegiatan yang dilakukan termasuk seminar, lokakarya, dan publikasi. Mengingat Indonesia memiliki banyak obyek wisata alam, ekoturisme dapat menjadi salah satu bidang kerja sama dengan UNWTO. UNWTO juga memfokuskan diri pada pemanfaatan situs-situs budaya untuk mendukung pariwisata. Untuk itu UNWTO melakukan serangkaian kegiatan seperti penelitian di situs-situs budaya, seminar dan publikasi untuk mempromosikan situs budaya, serta penelitian lapangan untuk membantu pemerintah setempat memanfaatkan situs budayanya.

Mengingat pariwisata merupakan salah satu andalan Indonesia sebagai penghasil devisa, kerja sama di forum internasional dan regional seperti UNWTO dan Pacific Asia Travel Assiociation (PATA) sangatlah penting, terutama untuk menjalin kerja sama pelatihan, penanaman modal, dan tukar-menukar pengalaman. UNWTO memiliki Business Council yang beranggotakan badan-badan pariwisata non-pemerintah.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai focal point UNWTO di Indonesia, berperan aktif dalam berbagai program yang diselenggarakan UNWTO antara lain dengan duduk sebagai anggota World Committee on Tourism Ethics (WCTE) pada periode 2003-2007 dan 2007-2013. WCTE sendiri merupakan badan independen yang terdiri dari tokoh-tokoh yang diakui kompetensinya dalam bidang pariwisata, yang bertugas untuk memberikan masukan-masukan kepada anggota UNWTO terkait dengan perlindungan pariwisata sesuai dengan kode etik kepariwisataan. Selaku anggota komite, Indonesia telah berkontribusi dan mendukung pelaksanaan kode etik dimaksud. Di samping itu, pada Sidang Umum UNWTO yang ke-19 di Gyeongju, Republik Korea, tanggal 8-14 Oktober 2011, Indonesia terpilih sebagai anggota Executive Council UNWTO untuk periode 2011-2013.

Salah satu contoh kerja sama antara Indonesia dengan UNWTO dalam bidang pariwisata yang mendukung pembangunan berkelanjutan adalah proyek “Sustainable Tourism through Energy Efficiency with Adaptation and Mitigation Measures in Pangandaran” yang dimaksudkan untuk menjadi model langkah-langkah adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di daerah-daerah tujuan wisata di Indonesia khususnya, dan Asia Tenggara pada umumnya.

D. Kerjasama Internasional Indonesia di Bidang Pendidikan

Sebagai negara berkembang, Indonesia banyak melakukankerjasama internasional dalam berbagai bidang dengan banyak negara di dunia. Kerjasama internasional sebagai suatu bentuk hubungan diplomatis antara Indonesia dan negara-negara lain di berbagai bidang penting untuk menyokong kepentingan rakyat. Selain itu, kerjasama yang bersifat mutualisme ini dapat mempererat hubungan kedua negara.

Sesungguhnya, Indonesia sudah memulai kerjasama internasionalnya dengan negara-negara lain sesaat setelah proklamasi kemerdekaan. Kerjasama internasional ini terutama dilakukan dengan negara-negara sahabat. Hingga saat ini, Indonesia telah membangun berbagai bentuk kerjasama internasional dengan 162 negara di lima benua; termasuk negara-negara maju. 

Salah satu bidang kerjasama internasional antara Indonesia dan negara-negara maju adalah bidang pendidikan. Pendidikan di Indonesia masih perlu banyak belajar dari sistem pendidikan di negara-negara maju. Kerjasama internasional di bidang pendidikan biasanya berupa pertukaran pelajar, beasiswa, pertukaran guru, hingga bantuan dana atau hibah. Berikut ini adalah kerjasama internasional Indonesia berbagai negara maju di bidang pendidikan.

Sejak tahun 1952, kerjasama internasional antara Indonesia dan Amerika Serikat di bidang pendidikan telah dimulai. Bentuk dari kerjasama internasional ini adalah masuknya program beasiswa Fulbright yang memberi beasiswa pada insan-insan pendidikan Indonesia untuk mengecap pendidikan yang lebih tinggi di universitas-universitas di Amerika Serikat.

Selain itu, program beasiswa Fulbright yang dilaksanakan oleh lembaga AMINEF (American Indonesian Exchange Foundation) ini juga memiliki program khusus bagi tenaga pendidik dan calon tenaga pendidik Indonesia. Fulbright dan AMINEF bahkan memiliki program kerjasama internasional khusus untuk orang-orang Papua terkait dengan berdirinya Freeport di provinsi timur Indonesia tersebut.

Selain program beasiswa Fulbright, kerjasama internasional dengan Amerika Serikat juga terbentuk melalui penandatanganan kesepakatan MOU USINDO di bidang sosial, kebudayaan, dan pendidikan pada 15 Mei 2006 lalu. Sejalan dengan MOU tersebut, USINDO kemudian memberi kesempatan bagi diplomat-diplomat Indonesia di Amerika Serikat untuk mengecap pendidikan di negara adidaya tersebut.

Tidak hanya itu, USINDO juga secara sukarela menyediakan tenaga pendidik untuk mengembangkan program pendidikan Bahasa Inggris di Indonesia.

Menindaklanjuti kerjasama internasional tersebut, lahirlah MOU Peace Corps yang ditandatangani Indonesia dan Amerika Serikat pada 11 Desember 2009. Atas nama MOU tersebut, Amerika Serikat mengirimkan tenaga pengajar sukarela ke Jawa Timur untuk mengajarkan dan melakukan pelatihan pengajaran Bahasa Inggris bagi guru-guru mata pelajaran tersebut.

Ternyata, kerjasama internasional kedua negara melalui MOU Peace Corps tersebut berjalan lancar dan mendapat sambutan baik dari para praktisi pendidikan Indonesia (khususnya di Jawa Timur). Kemudian Amerika Serikat menambah “armada” pendidiknya pada tahun 2011.

Hingga tahun 2012 ini, jumlah tenaga pendidik sukarela dari Amerika Serikat semakin bertambah; dan sasarannya pun meluas, tidak hanya fokus pada institusi-institusi pendidikan di Provinsi Jawa Timur, tetapi mulai menyebar ke provinsi-provinsi lain.

E.  Hasil Kunjungan Komisi I DPR ke Ukraina

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddik. (sumber: Antara)

Jakarta - Parlemen Indonesia dan Parlemen Ukraina sepakat meningkatkan hubungan diplomasi kedua negara melalui jalur diplomasi parlemen. Hal itu disepakati saat rombongan Komisi Pertahanan dan Luar Negeri DPR melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Ukraina, beberapa waktu lalu.

Dalam penjelasan Komisi I atas hasil kunker itu, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddik menyatakan, saat berkunjung ke Ukraina pihaknya bertemu dengan Menteri Luar Negeri dan Perwakilan Parlemen Ukraina.

"Kami sepakat meningkatkan diplomasi jalur parlemen dengan membentuk grup kerjasama antara kedua parlemen," kata Mahfudz di Jakarta, Jumat (19/4).

Pada pertemuan itu, dibicarakan juga dukungan kedua belah pihak terkait rencana kunjungan Presiden Ukraina Viktor Yanukovych ke Indonesia pada sekitar Oktober-November tahun ini.

"Kami akan mendorong realisasi pertemuan konsultasi teknis antarkedua negara yang sudah lama tertunda. Di ajang itu akan dibicarakan beberapa hal yang tertunda, seperti perpanjangan MoU kerjasama bidang pertahanan, meneruskan upaya saling mendukung di forum multilateral," jelas Mahfudz.

Dalam kunker itu, Komisi I DPR juga melaksanakan pertemuan dengan komisi pertahanan Ukraina dan menyepakati untuk saling mendorong kerjasama kedua negara di bidang industri pertahanan. Untuk itu, keduanya juga akan mendorong pembahasan draf MoU kerjasama pertahanan kedua negara yang masih tertunda.

"MoU ini nanti sebagai alas hukum kerjasama selanjutnya," imbuhnya.

Komisi I juga melaksanakan pertemuan dengan Ukroboronprom, perusahaan holding industri pertahanan Ukraina, dan sepakat untuk mengkaji model-model kerjasama industri pertahanan kedua negara.

Selain dengan pihak Ukraina, selama kunker, rombongan Komisi I DPR juga melaksanakan rapat dengan pihak KBRI di Ukraina, membahas perkembangan hubungan bilateral Indonesia dengan Ukraina, Georgia, dan Armenia.

"Secara khusus kita sempat membahas persoalan konflik Armenia dengan Azerbaijan dalam isu Khojali," kata Mahfudz.